Filsafat #3: Tentang Plato dan Demokrasi

Hola! Setelah menghilang selama bertahun-tahun, akhirnya aku menambah tulisan di seri Filsafat ini. Alasanku untuk comeback ada dua: pertama, tulisanku “Filsafat #1: Mitos dan Logos berhasil menggaet banyak pembaca. Kedua, aku dapat banyak suntikan pengetahuan baru di bangku kuliah, tepatnya di mata kuliah Teori Politik Klasik. Jadi, apa yang akan kutuliskan di unggahan kali ini terinspirasi dari matkul tersebut, tak lupa dibumbui dengan argumen tambahan dari sumber-sumber lain.

Kali ini, aku ingin bercerita tentang demokrasi. Demokrasi adalah sebuah sistem negara yang dipercayai pertama kali muncul di Yunani kuno, tepatnya Athena, di bawah kekuasaan seorang negarawan bernama Pericles. Demokrasi di Athena bisa dilihat dari partisipasi penuh dari rakyatnya dalam urusan negara dan hak yang sama rata bagi seluruhnya untuk bersuara. Jadi, warga Athena rajin berkumpul di majelis umum atau Assembly sekitar seminggu sekali untuk berdiskusi, berdebat, dan memberikan suara langsung dalam pembuatan kebijakan negara. Topik yang didiskusikan bisa tentang perang, pajak, agama, hingga fasilitas publik. Ini agak berbeda dengan sistem demokrasi di banyak negara modern di mana pembuatan kebijakan diamanatkan kepada wakil rakyat. Di sini perlu dicatat bahwa partisipasi penuh rakyat Athena dalam pembuatan kebijakan bisa terjadi karena wilayah mereka kecil dan jumlah penduduk juga sedikit.   

sumber: https://worldhistory.us/

Rakyat Athena sangat berkomitmen dalam urusan politik sehingga ada yang bilang pekerjaan mereka adalah berpolitik. Bahkan obrolan mereka sehari-hari adalah tentang negara dan politik. Thucydides pernah bilang gini: “Konstitusi kita disebut demokrasi karena kekuatan ada di tangan seluruh rakyat, bukan di tangan minoritasDi sini, masing-masing individu tak hanya mengurusi urusan pribadi mereka tapi juga urusan negara.”

Pada sekitar 430 SM, Athena terlibat perang dengan Sparta di perang Peloponnesos. Sparta adalah sebuah negara dengan sistem oligarki militeristik; semua warganya diwajibkan menjadi tentara. Tak ayal, Athena pun kalah, hancur, bahkan sebagian rakyatnya jadi budak. Tetapi, kemudian Athena bangkit kembali dengan babak baru kelahiran gerakan filsafat dari kaum Sofis. Sebagai gerakan beraliran pragmatisme, Sofisme menganggap kebenaran itu relatif dan bisa ditentukan manusia. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan kebenaran itu tidak ada.

Di masa ini, lahirlah seorang filsuf  bernama Socrates. Dia adalah sosok yang sangat kritis dalam mencari kebenaran hakiki. Ia mengecam pandangan pragmatisme Sofis karena menurutnya, manusia harus punya tolak ukur tentang kebenaran dan moral, yaitu lewat akal. Socrates juga suka keliling kota dan mengutarakan pertanyaan kepada orang-orang untuk mengecek kebenaran yang mereka yakini. Karena itulah, Socrates disebut sebagai penganut Skeptisisme. Tapi, gara-gara itu, Socrates malah dianggap sesat dan membuat onar negara. Dia diadili dengan cara ‘demokratis’ ala Athena, yaitu ratusan orang diberikan hak voting apakah Socrates harus dihukum mati atau tidak. Hasil voting-nya? Dia dihukum mati.

Jadi, inilah inti dari konsep demokasi. Demokrasi berasal dari kata demos (rakyat) yang berarti suara rakyat (atau suara mayoritas) adalah kebenaran. Rakyat adalah pemimpin. Ketika mayoritas menyatakan Socrates bersalah, ya itulah kebenaran. Ketika mayoritas mengatakan seorang koruptor tidak perlu dihukum, ya itulah yang harus terjadi.

Kematian Socrates memancing amarah dari muridnya sendiri bernama Plato. Plato menjadi orang yang skeptis terhadap demokrasi karena gurunya sendiri menjadi korban dari sistem itu. Oh ya, sebelumnya, Socrates sendiri juga skeptis dengan demokrasi. Lewat buku yang ditulis Plato, Socrates menunjukkan kekurangan demokrasi dengan membandingkannya dengan kapal. Kira-kira begini kata-katanya: Kalau lo sedang berlayar dengan kapal, siapa yang lebih baik memimpin kapal itu? Bolehkah semua kru diberi hak memimpin? Ataukah lebih baik orang yang lebih berpendidikan tentang urusan laut dan kapal? Mengapa rakyat yang tidak punya kemampuan, pengalaman, dan pendidikan diperbolehkan memilih pemimpin (dan artinya suara rakyat dianggap sebagai kebenaran)?

Patung Plato. (sumber: https://www.prospectmagazine.co.uk)

Untuk itulah, Plato mengatakan demokrasi itu berlawanan dengan kebenaran. Seperti halnya kita ingin seorang dokter profesional mengerjakan operasi jantung, begitu pula urusan negara yang lebih baik dijalankan oleh orang-orang ahli karena mereka lebih tahu kebenaran. Dalam bukunya, Republic, Plato mengatakan bahwa negara itu harus diatur oleh sekelompok kecil orang dengan pendidikan tinggi (ini disebut dengan aristokrasi). Dan, sekelompok kecil orang ini tidak dipilih oleh rakyat (bukan demokrasi).

Ketidaksukaan Plato terhadap demokrasi bukan hanya karena apa yang terjadi dengan gurunya. Tetapi, ia juga melihat demokrasi memicu ketidakstabilan politik Athena yang menyebabkan kekalahan perang dengan Sparta. Plato justru memuji sistem oligarki Sparta karena minim konflik kepentingan ketika dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Justru di negara demokrasi, setiap individu menjadi terlalu bebas melakukan apapun dengan absennya pengontrolan dari negara. Setiap hal-hal buruk seperti kekerasan, kekacauan, dan ketidakbermoralan dibenarkan atas nama kebebasan.

Jadi, dari penjelasan di atas, mungkin kita jadi ikutan skeptis tentang demokrasi. Benarkah demokrasi adalah sistem terbaik yang sering digadang-gadang?

Wait a minute. Pertama-tama, harus kita ketahui bahwa Plato itu mengkritik demokrasi versi Athena yang sebenarnya tidak betul-betul demokratis juga. Loh, kok bisa? Jadi, ternyata, ‘rakyat’ yang dibilang aktif berpolitik, yang punya hak suara, yang ikut berdiskusi di Assembly sebenarnya terbatas pria dewasa dan ‘bebas’ saja. Perempuan dan budak tidak punya hak-hak tersebut. Ini jelas berbeda dengan demokrasi versi lain (sepeti di masa modern) di mana semua warga dengan status gender dan ekonomi apapun bisa ikut berpartisipasi.

Terlepas dari itu, konsep Plato tentang dikotomi demokrasi versus kebenaran tetap menarik untuk kita bicarakan. Di kelas Teori Politik Klasik kemarin, dosenku bertanya tentang keberpihakan kami di antara kedua posisi itu. Dosenku mengandaikan, jika mayoritas anak di kelas kami setuju untuk membunuh si A walaupun dia tidak bersalah, apakah itu legitimate? “Apakah Anda berpihak ke suara mayoritas untuk membunuh si A atau Anda berpihak kepada kebenaran bahwa si A tidak bersalah dan tidak boleh dibunuh?” Pilihan kita akan mencerminkan keberpihakan kita kepada demokrasi atau Plato.

Pertanyaan menarik kedua: bolehkah seorang penyanyi dangdut nyalon hanya karena ‘kepopulerannya’ (bukan terpilih karena dipercaya mampu memimpin)? Kalau Anda menolak itu, Anda akan dicap tidak demokratis, karena dalam sistem demokrasi, semua orang berhak berpartisipasi dalam pemerintahan.

Dari pertanyaan di atas, aku menolak untuk berpihak ke salah satu. Akalku mengatakan, kita tidak perlu membuat dikotomi demokrasi versus kebenaran. Keduanya sangat mungkin diintegrasikan. Nah, di sini, kita bisa mengintip apa yang dinyatakan oleh Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila, ada kalimat seperti ini: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan…” Itu artinya, Pancasila memerhatikan suara rakyat, namun rakyat tersebut harus dipimpin oleh orang yang bijaksana (yang punya lebih banyak pengetahuan). Itu artinya, orang yang berhak nyalon haruslah orang yang bijaksana (penyanyi dangdut itu otomatis blacklisted) sehingga pilihan rakyat yang demokratis pastilah menghasilkan pemimpin yang oke, bukan yang malah menghancurkan negara. Agar ada calon pemimpin yang bijaksana, berarti harus ada peraturan ketat dari segi tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang negara.

Maka, kita bisa bilang bahwa demokrasi ala Pancasila adalah demokrasi aristokrasi. Sebaliknya, penyataan bahwa ‘melarang penyanyi dangdut nyalon berarti tidak demokratis’ berasal dari pandangan demokrasi liberal yang tidak membatasi siapa yang berhak jadi pemimpin.

Jika kita perhatikan, sekarang ini Indonesia tidak menjalankan demokrasi ala Pancasila itu. Masak syarat pendidikan seorang presiden minimal SMA? Bukannya merendahkan lulusan SMA, tapi bukankah seorang kapten yang memimpin negara seluas dan sekompleks Indonesia harus punya pengetahuan lebih banyak? Meskipun ada sosok seperti Bu Susi Pudjiastuti yang pintar walaupun bahkan tidak lulus SMA, itu fenomena yang jarang terjadi.

Poin terakhir yang ingin aku sampaikan sebagai penutup adalah “apakah sistem demokrasi yang berlaku di negara manapun—dari Athena, AS, sampai Indonesia—dipilih secara demokratis?” Bayangkan kalau dalam sebuah negara ada referendum “sistem apa yang paling cocok untuk negara kita” dan mayoritas bilang “tirani”, what do you say? Faktanya, bentuk negara Indonesia sebagai republik dan demokrasi tidaklah dipilih secara demokratis, tapi dipilih oleh sekelompok orang yang merasa bijaksana. Begitu pula dengan negara-negara lain, kecuali, fun fact, Iran dan Irak. Jadi, kita tidak bisa menyombongkan diri sebagai ‘negara demokrasi’ jika sistem itu sendiri bahkan tidak dipilih rakyat.

So, demikian saja tulisanku hari ini. Sampai jumpa di tulisan selanjutnya! Love u all.

 

Referensi bacaan:

Models of Democracy (David Held)

Pemikiran Politik Barat (Ahmad Suhelmi)

6 respons untuk ‘Filsafat #3: Tentang Plato dan Demokrasi

  1. Halo kirana ! Baca tulisan kirana soal demokrasi ini bikin saya jadi ingat salah satu studi kasus di matkul etika selama saya kuliah dulu. (iya, etika!)
    Kalo secara prinsip sistem demokrasi dimaknai keterlibatan dn kesepakatan orang2 yang memenuhi syarat sebagai rakyat, maka ketika mereka bersepakat memilih sistem negara seperti apapun bentuknya, bahkan secara rela menyerahkan hak partisipasinya pada sistem tirani, maka hal tsb adl demokrasi. Wow ! Dan mestinya negara lain/ siapapun tdk boleh menyanggah (apalagi invasi) dg dalih demokrasi ya. Terima kasih kirana !!

    Suka

    1. Halo juga! Iya setuju banget. Dan sudah berapa kali kita menyaksikan sebuah negara adidaya (sebut saja Mawar) mengecam/mengebom/menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang ia tuduh ‘tidak demokratis’ padahal 1. Memangnya dia sendiri demokratis? 2. Betulkan negara2 yang ia serang itu tidak demokratis?

      Suka

  2. Sepertinya menggunakan sistem demokrasi atau tidak bukan lagi menjadi soal utama, karena itu hanya sebuah “alat”. Yang terpenting dari suatu komunitas adalah bisa menumbuhkan kebijaksanaan yang sesuai secara geografis, zaman, dan nilai-nilai yang kemudian bisa menjadi panduan bagi penguasa. Terlepas dari demokratis atau tidak, konsep penguasa dan yang dikuasai akan selalu ada, pertentangan kelas akan selalu ada. Ketika penguasa bijak saling mewariskan kebijaksanaannya dari satu penguasa ke penguasa berikutnya, maka kelangsungan hidup yang dikuasai akan terjamin kebaikannya.

    Terus semangat nulis, Kirana… suka sama tulisan-tulisannya 🙂

    Suka

    1. Halo. Terima kasih ya, sudah baca tulisanku dan juga atas apresiasinya 🙂

      Argumennya menarik banget nih, aku jadi tertarik bertanya: Jika ‘alat’ itu tidak penting, bagaimana dengan agama? Agama itu kan ‘cara’ untuk mencapai hidup bahagia, bermoral, dll. Apakah itu juga tidak penting?

      Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s